Pak Amin Mempunyai Tanah Yang Luasnya 700 M2

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah hal mutlak yang harus dipahami dalam menghitung PBB. Sudah tahu berapa
tarif PBB
terbaru dalam UU HKPD yang baru terbit dan cara bayar Pajak Bumi Bangunan?

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah resmi menaikkan tarif PBB atau Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Setiap perusahaan yang didirikan di atas lahan di darat maupun di laut tidak akan lepas dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Mekari Klikpajak
akan mengulas seputar pajak bumi bangunan dan berapa tarif PBB terbaru, pengertian NJOPTKP adalah, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah serta cara menghitung PBB perusahaan dan kelola pajak perusahaan lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah pajak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi atau status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut.

Siapa subjek pajak PBB atau yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan?

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

• Wajib Pajak Orang Pribadi
• Wajib Pajak Badan

Jadi, subjek yang dikenakan pajak PBB adalah WP Pribadi maupun WP Badan yang punya hak atas bumi atau memperoleh manfaat dari bumi, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Meski kewajiban bayar pajak PBB ini dikenakan pada pemilik, terkadang pemilik yang menyewakan bangunan membebankan biaya pajak PBB tersebut ke pihak penyewa.

Tentu saja, bagi Sobat Klikpajak yang memiliki aset bumi dan bangunan dari bagian perusahaan yang dijalankan, penting untuk memahami kewajiban PBB ini.

Lalu, apa dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan, berapa tarif PBB terbaru dan bagaimana cara menghitung PBB ini?

Terus simak ulasan pajak PBB, cara menghitung dan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan, tarif PBB terbaru serta tentang NJOPTKP adalah bagian dari kewajiban perpajakan.

Sebagai perusahaan atau wajib pajak badan yang berstatus WP Badan Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentu ada banyak kebutuhkan perpajakan yang harus dikelola.

Agar lebih memudahkan perusahaan kelola pajak bisnis, lakukan administrasi perpajakan melalui
aplikasi pajak
online
mitra resmi DJP Klikpajak.id.

Pengertian Pajak PBB dan Objek yang Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB).

Artinya, pajak PBB dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh masing-masing provinsi.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau Pajak PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau laut.


Sudah tahu tentangPerpajakan bagi Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Selama Spin-off?



a. Objek Pajak PBB

Perlu dipahami, pajak bumi dan bangunan tidak hanya dikenakan pada lahan yang didirikan sebuah bangunan saja.

Ada beberapa objek yang dikenakan pajak PBB yang mana dari masing-masing objek ini nantinya memiliki jenis kode akun pajak berbeda pada saat pembayaran pajak PBB.

Merujuk Pasal 77 UU PDRD, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Apa saja yang termasuk bangunan yang menjadi objek pajak PBB?

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Muara

Baca Juga:Perbedaan Pajak Pusat dan Daerah yang Wajib Anda Ketahui


b. Objek Pajak yang Bebas Pajak PBB

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan wisata, atau yang sejenis dengan itu
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
6. Digunakan oleh badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ilustrasi bangunan yang dikenakan tarif PBB terbaru

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum memahami bagaimana cara menghitung PBB, perlu dipahami dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan serta berapa tarif PBB, juga NJOPTKP adalah bagian yang tak terpisahkan.

Besarnya nilai PBB didasarkan pada dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah atau bangunan terkait.

a. Apa itu NJOP?

Pengertian NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapata transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau senilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

NJOP

ditentukan oleh Kementerian Keuangan
, yang mana nilai NJOP di setiap daerah berbeda-beda karena tergantung faktor yang memengaruhi, sebagaimana nilai tanah dan bangunan pada umumnya.

Faktor yang memengaruhi besarnya nilai NJOP bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi NJOP Bumi adalah lokasi, peruntukan, pemanfaatan serta kondisi lingkungan di sekitarnya,
2. Faktor yang mempengaruhi NJOP Bangunan antara lain bahan baku atau bahan bangunan yang digunakan, lokasi bangunan, rekayasa serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan.

b. Apa itu NJOPTKP?

Penjelasan besar nilai bumi dan bangunan tidak kena pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/20211 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak PBB.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak.

Artinya, untuk mengetahui berapa besar PBB terlebih dahulu harus dikurangkan dengan NJOPTKP terlebih dahulu.

Besar NJOPTKP terbaru diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2014 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam beleid ini berlaku hingga sekarang bahwa besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp12.000.000.


Baca juga tentang Tarif Pajak Jual Beli Rumah Bagi Penjual dan Pembeli


Tarif PBB Terbaru dan Cara Menghitung Pajak Bumi Bangunan

Seperti yang sudah disebutkan di atas, tarif PBB terbaru naik seiring berlakunya UU HKPD yang disahkan Presiden Joko Widodo pada awal 2022.

UU HKPD mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah, salah satunya mengenai penetapan kenaikan tarif PBB.

Merujuk Pasal 41 UU HKPD, besar tarif PBB-P2 paling tinggi 0,5%.

Sedangkan tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.

Tarif PBB-P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing daerah.

Rumus Pajak PBB

Rumus perhitungan pajak PBB adalah:

1. PBB = tarif 0.5% dikali Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

2. Rumus NJKP = 40% x (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) – NJOPTKP)

• 40% apabila lebih dari Rp1.000.000.000
• 20% apabila kurang dari nilai tersebut.
• NJOPTKP = Rp12.000.000

Atau dengan kata lain, nilai PBB = 0,5% x 40% x NJKP


Baca juga tentangBPHTB: Pengertian, Objek, Tarif, Cara Menghitung dan Syarat Mengurus



Contoh Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai Tarif PBB Terbaru

PT AAA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi.

Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah Rp5.000.000 dan harga bangunan per meter Rp1.000.000.

Berikut adalah langkah-langkah cara mengitu PBB yang wajib dipahami perusahaan pemilik bumi dan bangunan:

a. Langkah pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan

b. Langkah kedua, hitung NJKP

c. Langkah ketiga, hitung PBB.

Maka setiap tahunnya PT AAA harus membayar PBB sebesar Rp11.576.000.

Baca Juga : Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

Cara Memeriksa Tagihan PBB Online

Setelah mengetahui berapa tarif PBB terbaru dan bagaimana perhitungan PBB, Sobat Klikpajak dapat melakukan pengecekan tagihan PBB.

Pengecekan tagihan PBB secara
online
dapat dilakukan pada situs resmi masing-masing daerah.

Caranya adalah dengan
menginputkan
Nomor Objek Pajak yang dimiliki ke situs PBB
online
tersebut.

Apa itu Nomor Objek Pajak?

Nomor objek pajak atau NOP merupakan nomor yang digunakan unttuk melakukan transaksi perpajakan hingga proses pembayaran pajak.

Jadi,
NOP atau Nomor Objek Pajak
adalah suatu nomor identitas objek pajak sebagai sarana yang berkaitan dengan administrasi perpajakan sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku.

Nomor objek pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri dari 18 digit. Contoh NOP: 112233344455566667.

Masing-masing digit nomor objek pajak tersebut memiliki makna, yakni:

• 2 digit pertama: Kode Provinsi
• 2 digit kedua: Kode Daerah Kabupaten/Kota
• 3 digit ketiga: Kode Kecamatan
• 3 digit keempat: Kode Kelurahan atau Kode Desa
• 3 digit kelima: Kode Nomor Blok
• 4 digit keenam: Nomor Urut Objek
• 1 digit terakhir: Kode Khusus sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak

Baca Juga:Ketahui Berbagai Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia


Cara Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum mulai melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, ketahui kategori pajak PPB maupun jenis kode akun pajak PBB.

Sebab hal itu harus diisikan dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai tarif PBB yang berlaku.

a. Kategori Pajak PBB dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut enam kategori pajak bumi dan bangunan:

• PBB Perkebunan
• PBB Perhutanan
• PBB Pertambangan Minerba
• PBB Pertambangan Migas
• PBB Pertambangan Panas Bumi
• PBB Sektor Lainnya

Ketahui juga tentang Fungsi SPPT bagi Wajib Pajak yang Ingin Menjaga Aset Bisnis

b. Jenis Kode Akun Pajak Bumi dan Bangunan

Dari beberapa objek pajak PBB tersebut memiliki jenis kode akun pajak yang berbeda-beda.

Jenis kode akun pajak ini ditentukan oleh DJP dan harus sesuai sebagaimana yang ditetapkan pada saat membuat Kode Billing untuk membayar PBB.

Berikut adalah Kode Akun Pajak ( KAP ) dari objek pajak bumi dan bangunan:

• 411313 – PBB Perkebunan
• 411314 – PBB Perhutanan
• 411315 – PBB Pertambangan Minerba
• 411316 – PBB Pertambangan Migas
• 411317 – PBB Pertambangan Panas Bumi
• 411319 – PBB Sektor Lainnya


Sudah tahu?
Begini Prosedur Pengajuan Keringanan PBB



c. Cara Bayar Pajak PBB Online sesuai Tarif PBB Terbaru

Setelah mengetahui tagihan pajak PBB yang harus dibayarkan, berikutnya melakukan pembayaran pajak PBB melalui e-Billing.

Sebelum bayar pajak, harus memiliki Kode Billing dari DJP terlebih dahulu yang dibuat melalui platform e-Billing Klikpajak.

Berikut langkah-langkah cara bayar pajak PBB atau bayar pajak bumi dan bangunan di e-Billing:

1. Masuk ke akun Klikpajak Anda. Belum punya akun? Lakukan
Registrasi Akun Klikpajak di sini.

2. Setelah berhasil masuk/login
ke akun Klikpajak, pilih menu
“e-Billing”
kemudian klik
“Buat ID Billing”
dan pilih
“Jenis Pajak Lainnya”.

3. Kemudian isikan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Pajak yang sesuai, nomor objek pajak, serta jumlah pajak yang akan dibayarkan.

Setelah itu periksa kembali dan pastikan pengisian sudah sesuai dan benar, kemudian klik
“Buat ID Billing”.

4. Berikutnya akan muncul Surat Setoran Elektronik (SSP) yang berisi informasi Kode Billing, jenis pajak yang disetorkan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kemudian klik
“Bayar Pajak”.

5. Lalu pilih metode pembayaran yang ada, apakah melalui virtual account bank BNI, BRI, Mandiri, atau melalui Mekari Pay OVO dan QRIS. Kemudian klik
“Konfirmasi Pembayaran”.

6. Setelah konfirmasi pembayaran pajak PBB berhasil dilakukan, Anda akan mendapatkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai tarif PBB terbaru.

Mudah Kelola Pajak Lainnya dengan Klikpajak

Itulah ulasan mengenai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan serta berapa tarif PBB terbaru serta contoh perhitungannnya hingga cara bayar pajak PBB.

Setelah melakukan kewajiban pembayaran PBB, sebagai WP Badan yang memiliki kewajiban perpajakan lainnya, seperti:

• Membuat Faktur Pajak elektronik
• Membuat dan melaporkan SPT Masa PPN
• Serta membuat Bukti Potong dan lapor SPT PPh

Berbagai aktivitas perpajakan bisnis tersebut mudah dikelola melalui aplikasi pajak
online
mitra DJP yakni Klikpajak.id.

Kelola pajak bisnis lebih mudah dan cepat karena Klikpajak memiliki fitur lengkap yang membantu memenuhi kebutuhan perusahaan melakukan administrasi perpajakannya.

Temukan di sini

Fitur Lengkap Klikpajak yang Memudahkan Pengelolaan Pajak Bisnis.

Ingin langsung kelola pajak bisnis lebih mudah dan cepat?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!