Best Author
sangdedi

743,613
octa

486,297
fitrotinnikm

456,615
idjah

445,167
dwi

313,549
adit

310,096
resta-andara

275,149
benedict

261,583
rahadian

240,940
bara

228,942
nabilalalala

216,884
kurnitap_

154,132
kuswanto

140,191
suranto

100,765
admin

99,004
iwan

80,055
kupukupu

78,106

Sekularisme dan Imperialisme

Sekularisme dan Imperialisme

Jika serbuan Napoleon Bonaparte (1769-1821) ke Mesir (1798) merupakan awal serbuan imperialisme Barat modern terhadap Dunia Arab — jantung dunia Islam — setelah negara-negara Barat imperialis ini mengepung selama empat abad, maka serbuan ini berbeda dengan serbuan sebelumnya dalam perang salib (1096-1291) dengan salah satu tujuannya adalah menjajah akal, mengganti pola pikir dan identitas bersamaan dengan pendudukan negeri, eksploitasi sumber alam dan pembudakan manusia.

Sekularisme adalah satu misi yang dibawa oleh kehadiran Barat dan untuk pertama kali kata Lailque dalam bahasa Perancis diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan ‘ilmani yang dimuat dalam kamus Perancis-Arab terbit tahun 1828, karya Louis Baqthar dari Mesir. Dia adalah seorang anggota pasukan militer Prancis di Mesir yang kemudian pergi ke Paris bersamaan dengan penarikan pasukan Perancis dari negeri Arab Muslim ini untuk mengajar bahasa dialek Mesir di sekolah-sekolah Paris. Kata lailque berarti alam atau dunia sebagai lawan agama. [ Dr. as-Sayyid Ahmad Faraj, 'Ilmani wa ‘Ilmaniyyah, Ta’sil Mu’jami; dimuat majalah al-Hiwar, ed.2 hal: 101-110. ] Di semua negeri Muslim yang dijajah Barat, kebijakan pemerintahannya — sedikit demi sedikit — menempatkan sekularisme dalam urusan negara, sosial dan kebudayaan untuk menggeser identitas Islam. Di Tunisia, penguasa penjajah Perancis menerapkan undang-undang sekuler untuk menyingkirkan syari’ah Islam. Begitu pula di Mesir pasca pendudukan Inggris. Tentang serbuan konstitusi dengan nuansa baru sekuler ini, Abdullah an- Nadim (1845-1896) mengemukakan:

“Setiap negara Barat masuk ke negeri Timur tidak mengatasnamakan penjajahan, melainkan atas nama pembangunan dan penyebaran peradaban — sehingga istilah yang mereka gunakan adalah kolonialisme.

Seruan pertama pada saat memasuki negara jajahan bahwa kehadirannya tidak menentang agama dan tidak pula terhadap tradisi setempat. Akan tetapi kemudian sedikit demi sedikit mengadakan perubahan sikap terhadap keduanya sebagaimana yang dilakukan Perancis di Aljazair dan Tunisia dimana penjajah menerapkan undang-undang yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syari’ah Islam bahkan menghilangkan beberapa aturan-aturan yang bersumber dari syari’ah dalam konstitusi dan mengangkat para praktisi hukum yang sejalan dengan kebijakan pemerintah penjajah. Ketika yang demikian dapat berjalan mulus, lalu Iangkah berikutnya adalah mengubah aturan-aturan lain dan mengganti dengan yang baru dan bertentangan dengan Islam sebagai perluasan upaya menyingkirkan agama. Begitu pula yang dialami di Mesir, tidak jauh berbeda dari apa yang dialami di Aljazair dan Tunisia. [ Al-Majallah, Abdullah an-Nadim, ed 22, hal: 514-515, tahun 1893. ] Dengan undang-undang sekuler, agama dapat disingkirkan dan syari’ah Islam dijauhkan dari kehidupan ini. Dengan undang-undang sekuler, yang asas pragmatisme dan utilitarianismenya tidak dikendalikan dengan syari’ah serta hak-hak manusia tidak dikendalikan dengan hak-hak Tuhan serta ketentuan-ketentuan-Nya, serbuan penjajahan Barat datang ke negeri-negeri Islam dengan konsep kebebasan manusia yang bebas dari ikatan syari’ah, dan manusia yang memiliki pandangan bahwa manusia adalah penguasa dunia serta rujukan rekayasa peradaban — bukan dengan konsep Islam tentang tugas kekhalifahan manusia yang mengacukan kebebasan khalifah dengan ikatan syari’ah ilahi yang merupakan kehendak syar’iyyah untuk umat manusia. Mengenai konsep sekuler tentang kebebasan yang — menurut kata-kata Abdullah an-Nadim — tidak boleh mengganggu urusan pribadi orang lain, dikatakan bahwa Islam merupakan alternatif:

“Kebebasan adalah menuntut hak dan berhenti pada garis-garis pembatas. Sedangkan kebebasan yang sering terdengar dan ditemukan — yang lahir dari pohon sekularisme — adalah kembali ke alam kebinatangan dan keluar dari batas-batas kemanusiaan. Kebebasan seperti ini adalah kebebasan peradaban yang binatangpun menjalaninya.”

Meskipun makna kebebasan seperti ini terbentuk di Eropa, tetapi setiap bangsa memiliki adat istiadat serta ikatan-ikatan agama dan nilai-nilai sosial. Bebas sama sekali tanpa ikatan-ikatan (permissivisme) ini tidak sejalan dengan moralitas Muslim, tidak pula dengan dasar-dasar agama mana pun dan tradisinya; tidak sesuai dengan tradisi bangsa Timur dan nilail-nilainya. Undang-undang yang benar adalah yang dapat memelihara hak-hak masyarakat untuk tidak dihadapkan pada daya tarik hal-hal yang diharamkan. Bahkan penyusupan sistem perundang-undangan sekuler Barat kedalam institusi hukum dan syari’ah tidak jarang telah terjadi sebelum pendudukan militer langsung dalam bentuk penjajahan fisik, melalui pengaruh penjajah tersebut, sebelum kehadiran militer. Di Mesir umpamanya, pada masa pemerintahan Kediv Said (1822-1863), pada 8 April 1855, dikeluarkan keputusan mendirikan Mahkamah Tijariyyah (Pengadilan Niaga) yang terdiri dari orang penjajah dan orang Mesir, yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara perdagangan dimana melibatkan warga penjajah -[Amin Sani Pashe, Taqwin an-Nil, juz 3 hal: 160, Kairo 1936 ] Sekularisasi pun mulai menyusup kedalam institusi peradilan.

Di Indonesia sendiri, pengaruh sekulerisme terasa hingga kini. Penggunaan hukum kolonial Belanda bahkan tertuang dalam pranata hukum positif yang diakui bahkan disahkan dalam undang-undang Negara. Salah satu contohnya adalah KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dimana dua model hukum ini merupakan warisan imperalisme Barat yang justru dijunjung tinggi dan diagungkan oleh instrument penegak hukum di negeri ini. Bahkan hukum agama dimasukkan dalam kategori hukum negatif, yang disederajatkan dengan hukum adat istiadat dan tradisi. Padahal mayoritas negeri ini adalah Muslim, bahkan para pemimpin dan pejabat serta aparat penegak hukumnya adalah MUSLIM. Sebuah kondisi yang tragis.

Di Mesir sendiri, pengaruh penjajah semakin besar, membuat mereka kian mayoritas dalam mahkamah Mesir, yakni tiga warga Mesir dan empat warga penjajah –[Abdurrahman ar-Rafi’i, 'Ashr Ismail, juz 1, hal: 47-48, Kairo, 1948]. Mahkamah Konsul (Mahakim Qunshuliyyah) bertambah banyak mencapai 17 mahkamah. Para hakim menerapkan undang-undang penjajah dalam mengadili perkara yang melibatkan salah satu warga penjajah. Sehingga pada 1875 berdirilah “mahkamah campuran”. Mahkamah ini yang kemudian menyelesaikan berbagai perkara yg muncul antara warga Mesir dan penjajah dengan undang-undang sekuler,  dimana para hakim mayoritas warga penjajah; dan diketuai orang penjajah. Begitu pula dalam masalah-masalah jual beli serta penyitaan hak milik tanah dan bangunan tidak luput dari penyusupan hukum sekuler kedalam institusi peradilan dan perundang-undangan. Sistem hukum campuran ini tidak hanya mendirikan lembaga peradilan penjajah yang menerapkan peraturan terhadap rakyat melainkan sedikit demi sedikit negara-negara penjajah memaksakan hak intervensi dalam pembuatan perundang-undangan negara yang berlaku bagi rakyatnya, bahkan seorang hakim Belanda pada Mahkamah campuran ini, Von Bemmelen, melukiskan tentang Mahkamah Konsul sebagai buah perampasan yang terjadi dari pihak yang kuat terhadap yang lemah, sedangkan Mahkamah Campuran ia lukiskan sebagai salah satu pilar kekuasaan Eropa atas Mesir. Perlawanan terhadap kehadiran sekularisme dalam sistem peradilan dan perundang-undangan Mesir tidak membuahkan hasil. Peringatan yang dilontarkan tokoh pemikir Rifa’ah ath-Thahthowi (1801-1873) melalui tulisannya (1869) yang mengkritik Majlis Niaga. Dimana majelis niaga ini dibentuk di seantero Mesir dalam menangani pertikaian usaha antara warga Mesir dan penjajah. Dan anehnya dalam banyak kasus, justru menggunakan undang-undang Kolonial. Ath-Thahthowi mencermati penyusupan undang-undang sekuler ini sebagaimana uangkapannya:   “Padahal aturan muamalat fikih seandainya dilaksanakan dengan baik tentu hak-hak tidak terabaikan dengan melihat kondisi dan waktu. Jika dicermati, dalam kitab-kitab fikih Islam, dapat ditemukan bahwa Islam mengatur cara-cara yang bermanfaat bagi umum dimana terdapat hak-hak tentang muamalat yang mencakup di antaranya tentang aturan-aturan perdagangan seperti syirkah, mudharabah, pinjam meminjam (qardh), mukhabarah, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Cakupan syari’ah begitu luas dengan cabang-cabangnya meliputi masalah-masalah dasar hingga yang sangat kecil. Aturan-aturan politik pun tidak luput dari jangkauan syari’ah. Sebab syari’ah merupakan pangkal sedangkan semua cabangnya sangat banyak. [Rifa'ah ath-Thahtowi, al-A’mal al-Kamilah, juz 1 hal: 544, 369, 370. Kajian dan editing Dr. Muh. Ammarah, Beirut 1973. ] “ Jika at-Tahthawi menganjurkan meluruskan undang-undang dengan mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah Islam dan fiqih muamalat — dengan melihat pada waktu dan kondisi — sebagai tawaran alternatif Islam — dalam menghadapi infiltrasi perundang-undangan sekuler, tidak demikian halnya dengan muridnya, Muhammad Qadri Pasha (1821-1888), di mana ia melakukan ijtihad dalam merumuskan undang-undang Islam dengan menulis tentang sistem perundang-undangan Islam dalam bentuk buku:

  1. Mursyid al-Hiran fi Ma’rifah Ahwal al-lnsan, tentang muamalah syari’ah.
  2. Qanun al-‘Adl wa al-lnshaf li al-Qadha’ ala Musykilat al Auqaf.
  3. Tathbiq ma Wujida fi al-Qanun al-Madani Muwafiqan li Madzhab Abi Hanifah.
  4. Al-Ahkam asy-Syar’iyyah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.

Karya-karyanya ini menjelaskan keharusan menentang infiltrasi sekulerisme Barat terhadap mentalitas dan institusi hukum dan peradilan di negeri Muslim. Dengan upaya yang telah dirintis oleh ath-Thahthawi untuk mengadakan perbaikan dengan alternatif Islam dan upaya memperbaiki urusan dunia melalui tajdid pemahaman agama, Muhammad Abduh (1849-1905) meneruskan misinya. Ia memberi kritikan terhadap karakter materialistik peradaban Barat sebagai “peradaban emas dan perak”.  Ia memandang pada keistimewaan Islam yang merupakan sebuah sistem tidak hanya spiritual dan tidak pula hanya materiil melainkan memberi perhatian kepada keduanya: kemanusiaan yang utuh dan moderat, dengan memberi perhatian secara seimbang antara aspek spirituil dan materiil sehingga cocok dengan kebutuhan fitrah manusia. Dengan demikian Islam menjadi aliran pertama yang memberi tangga yang dapat dititi dari barbarisme menuju peradaban, yang mengkoordinasikan antara agama dan aturan hidup, sehingga Islam tidak mengenal terminologi yang disebut teokrasi. Pada saat yang sama, tidak memberikan peluang bagi pandangan “Serahkan apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan dan apa yang menjadi hak Kaisar kepada Kaisar”, melainkan Islam membentuk keutuhan pribadi, kasih sayang dalam keluarga dan sebuah sistem kekuasaan yang berbeda dengan yang dimiliki bangsa-bangsa lain.

“Sistem moral yang lepas dari ajaran agama –sekuler– merupakan benih buruk di ladang yang sulit tumbuh dengan baik, sia-sia, dan upaya yang tidak membawa hasil. Selama ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dikendalikan dengan agama maka disana tidak ada keseimbangan dan arahnya tidak menentu. Sebab hanya agama yang menjamin moralitas, memperbaiki perbuatan dan perilaku, dan mengantarkan jiwa meraih kebahagiaan, dan pemiliknya mendapat kepercayaan diri serta komitmen pada nilai-nilai luhur kemanusiaan yang tidak dapat diperoleh dari selain agama. Maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah: mengapa menyingkirkan agama, dan mengikuti sekularisme?”

Aliran kebangkitan dan pembaharuan dari generasi ke generasi diteruskan dalam rangka menentang infiltrasi sekularisme hingga bendera perlawanan ini dibawa oleh jama’ah-jama’ah kesadaran dan pergerakan Islam setelah kejatuhan sistem khilafah (1924) dari kalangan elite berpindah ke kalangan massa.

sumber : Perang Terminologi Islam versus Barat oleh  Muhammad ‘Imarah dan diolah dari berbagai sumber

Penulis :
Telah menulis sebanyak 2 artikel
Mendapatkan 0 komentar
  Rating tulisan 0 dari 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>