Best Author
sangdedi

743,975
octa

487,539
fitrotinnikm

456,625
idjah

445,595
dwi

314,005
adit

310,328
resta-andara

276,181
benedict

261,617
rahadian

241,246
bara

228,950
nabilalalala

217,076
kurnitap_

154,132
kuswanto

140,907
suranto

100,765
admin

99,188
iwan

80,055
kupukupu

78,106

Perkembangan Kehidupan Politik dan Pemerintahan Setelah Dekrit Presiden

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditindak lanjuti dengan penataan bidang politik, social ekonomi, dan pertahanan keamanan. Sebagai realisasinya, pada 20 Agustus 1959 Presiden Soekarno menyampaikan surat No. 2262/ HK/59 kepada DPR yang isinya menekankan kepada kewenangan presiden untuk memberlakukan “peraturan negara baru” selain membuat peraturan negara menurut UUD 1945. Atas dasar peraturan negara barn tersebut, presiden membentuk lembaga-lembaga negara, seperti MPRS, DPAS, DPR-GR, dan Front Nasional.

Pembentukan MPRS
Presiden Soekarno membentukMajelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri atas anggota-anggota DPR sebanyak 261 orang, utusan daerah 94 orang, dan waki 1 golongan sebanyak 200 orang.

Menurut Penpres No. 12 Tahun 1959, tugas MPRS hanya terbatas pada kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini menunjukkan bahwa presiden berusaha membatasi kewenangan MPRS. Demikian pula tentang keberadaan semua pimpinan MPRS yang dalam praktiknya diangkat oleh presiden.

Pada tahun 1960-1965 MPRS telah melakukan tiga kali persidangan yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung. Adapun sidang-sidang tersebut adalah sebagai berikut.
a. Sidang Umum pertama (10 November – 7 Desember 1960) menghasilkan ketetapan,yakni
1) Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara.
2) Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

b. Sidang Umum kedua (15-22 Mei 1963) yang menghasilkan Ketetapan MPRS No. Ill/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Presiden Soekarno/Mandataris MPRS MenjadiPresiden Seumur Hidup.

c. Sidang Umum ketiga (11-16 April 1965) yang menghasilkan Ketetapan MPRSNo. V/MPRS/1965 tentang pidato Presiden Soekarno berjudul Berdiri di atas KakiSendiri (Berdikari) sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri Indonesia.

Pembentukan DPAS
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penpres No.3 Tahun 1959. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui dari penpres tersebut.
a. Anggota DPAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
b. Tugas DPAS adalah memberi jawaban ataspertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
c. Anggota DPAS sebanyak 45 orang yang terdiri atas wakil golongan politik, utusan daerah, wakil golongan, dan seorang ketua.
d. DPAS dipimpin oleh presiden sebagai ketua.
e. Sebelum memangku jabatan, wakil ketua dan anggota DPAS mengangkat sumpah janji di hadapan presiden.

Pembentukan DPR-GR
Melalui Penpres No.4 Tahun 1960 pemerintah membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Parlemen ini dibentuk menggantikan DPR hasil pemilu 1955 yang dibubarkan sejak 5 Maret 1960 karena berselisih dengan pemerintah mengena: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 1961. Padt saat itu, DPR menolak mengesahkan RAPBN tersebut.

Komposisi keanggotaan DPR-GR tidak didasarkan atas perimbangan kekuatan parta: yang dihasilkan pemilu, tetapi diatur sedemikian rupa oleh presiden. Semua anggott DPR-GR diangkat oleh presiden sebanyak 283 orang yang terdiri atas 153 anggota mewakili partai politik dan 130 anggota mewakili golongan-golongan.

Pembentukan Kabinet Kerja
Dengan berlakunya UUD 1945, Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dibubarkan. Terhitung mulai 10 Juli 1959. Sebagai gantinya dibentuk kabinet yang perdana menterinya presiden sendiri, sedangkan Ir. Djuanda ditunjuk sebagai menteri pertama. Kabinet baru ini dinamakan Kabinet Kerja yang mempunyai program, yakni
a. mencukupi kebutuhan sandang pangan,
b. menciptakan keamanan negara, dan
c. melanjutkan perjuangan merebut Irian Barat.

Pembentukan Front Nasional
Melalui Penpres No. 13 Tahun 1959 dibentukFront Nasional. Lembaga ini merupakan organisasi massa yang berusaha memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita bangsa yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno dan memiliki tujuan, yaitu
a. menyelesaikan revolusi nasional Indonesia,
b. melaksanakan pembangunan semesta nasional, dan
c. mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

Perkembangan Kehidupan Politik dan Pemerintahan Setelah Dekrit Presiden, 3.7 out of 5 based on 3 ratings

Penulis :
Telah menulis sebanyak 49 artikel
Mendapatkan 593 komentar
  Rating tulisan 0 dari 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>