Best Author
sangdedi

743,613
octa

486,297
fitrotinnikm

456,615
idjah

445,181
dwi

313,549
adit

310,104
resta-andara

275,157
benedict

261,583
rahadian

240,940
bara

228,942
nabilalalala

216,884
kurnitap_

154,132
kuswanto

140,191
suranto

100,765
admin

99,004
iwan

80,055
kupukupu

78,106

Antisipasi Bencana

Antisipasi Pemerintah
Pemerintah membuat kebijakan nasional dalam upaya antisipasi bencana alam musim hujan 2006. Kebijakan dimaksudkan agar terbentuk persepsi yang sama bagi semua stake holder terkait. Penanganan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat termasuk pemerintah yang berlaku di prakrisis, saat kejadian dan pasca bencana.Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen (PL) Amwazi Idrus mengatakan, antisipasi penanggulangan bencana alam meliputi tahap pencegahan, tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi. Departemen PU melalui Surat Edaran (SE) Menteri(PL) dalam upaya penanggulangan bencana musim hujan periode 2006-2007 alam telah menetapkan tiga aspek yang terdiri atas aspek penataan ruang, aspek sumber daya air, aspek prasarana, dan sarana perkotaan. itudisampaikan kepada seluruh Gubernur,Bupati,dan Walikota. Selain itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen PU juga memperkuat dengan menerbitkan Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh Dinas PU/Kimpraswil dan IPK/Satker PWS seluruh Indonesia. Ketiga aspek itu bakal terwujud jika didukung oleh penelitian dan pengembangan melalui mengembangkan teknologi tepat guna, melakukan sosialisasi dan pelembagaan serta advokasi teknis. Dalam kebijakan Departemen PU dijelaskan, upaya yang harus dilakukan menjelang terjadinya bencana di antaranya membuat peta rawan bencana, penyebarluasan informasi dan sosialisasi bencana, mitigasi bencana, menyiapkan perlengkapan dini, dan inventarisasi kesiapsiagaan sarana dan prasarana dalam tindak darurat. Kapuskompu menambahkan, langkah yang harus diambil ketika terjadi bencana adalah tindakan penyelamatan, membuat tempat darurat, inventarisasi kerugian dan kerusakan sarana publik, tempat penampungan sementara, bantuan pangan, kesehatan dan keamanan dan pemulihan mental serta sosialisasi danpenyuluhan. Selanjutnya yang perlu diupayakan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi seperti semula agar kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Dalam Deklarasi nasional yang ditandatangani 11 menteri pada April 2004 lalu terkait dengan penanggulangan bencana di antaranya mengenai pengelolaan air yang efektif. Hal itu mengacu kepada kerusakan 62 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dinilai kritis pada tahun 2000. Padahal 1992 tercatat hanya 39 DAS yang kritis. Kerusakan DAS pada akhirnya menyebabkan sedimentasi (tampungan waduk berkurang) dan fungsi pengendalian banjirdan penyediaanairterancam. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Presiden Rl Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 April 2005 mencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA)

Penulis :
Telah menulis sebanyak 45 artikel
Mendapatkan 102 komentar
  Rating tulisan 0 dari 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>